Cara bayar pajak: detail mulai dari A sampai Z

Jika sebelumnya Anda sudah mengetahui cara membuat NPWP, kewajiban Anda yang pertama kali setelah memiliki NPWP adalah membayar pajak. Ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk melakukan pembayaran pajak, mulai dari yang manual hingga secara online.

Perlu diketahui meskipun seluruh wajib pajak wajib membayar pajak, tulisan ini tidak berguna bagi Anda yang memiliki NPWP orang pribadi yang berstatus karyawan sebuah perusahaan, sebab kewajiban Anda membayar pajak sudah dipenuhi perusahaan Anda setiap bulannya dengan memotong gaji Anda, kewajiban Anda hanyalah melaporkan SPT Tahunan saja setiap tahunnya. Tulisan ini berguna bagi orang pribadi yang melakukan usaha bebas (pengusaha) maupun wajib pajak badan.

Kode Akun Pajak dan Kode Jenis setoran.

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai cara pembayaran, Anda harus tahu terlebih dahulu kode jenis setoran pajak, agar tidak salah setor yang berakibat Anda harus melakukan Pemindahbukuan (Pbk) ke kantor pajak yang lama prosesnya adalah sebulan.

Secara garis besar Kode Akun Pajak merujuk kepada jenis-jenis pajak penghasilan (PPh) per pasal nya. Apakah Anda sudah tahu PPh terdiri dari pasal berapa saja?

  1. PPh Pasal 15 (PPh atas perusahaan pelayaran/penerbangan (baik internasional maupun domestik), perusahaan asuransil uar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, dan investor dalam bentuk built, operate, transfer)
  2. PPh Pasal 19 (PPh atas revaluasi aset)
  3. PPh Pasal 21 (PPh atas penghasilan yang diterima karyawan suatu perusahaan)
  4. PPh Pasal 22 (PPh atas barang dan juga impor barang)
  5. PPh Pasal 23 (PPh atas jasa dan dividen)
  6. PPh Pasal 24 (PPh atas penghasilan WNI yang diterima dari luar negeri)
  7. PPh Pasal 25 (PPh atas angsuran pajak, tujuannya agar pajak tahunan (biasanya WP badan) tidak berat diakhir tahun, jadi diangsur tiap bulan)
  8. PPh Pasal 26 (kebalikan pasal 24, yaitu penghasilan WNA yang diterima dari dalam negeri)
  9. PPh Pasal 29 (PPh atas SPT Tahunan (PPh terutang – PPh 25), jika masih kurang bayar nah itu lah PPh Pasal 29
  10. PPh pasal 4 ayat 2 (PPh atas penghasilan dari bunga deposito, tabungan, obligasi, SUN, simpanan koperasi, penghasilan dari hadiah undian, penghasilan dari saham & sekuritas, transaksi derivatif yg diperdagangkan di pasar bursa, transaksi penjualan saham & penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura, penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atas dan bangunan oleh orang pribadi. PPh pasal 4 ayat 2 ini termasuk PPh final.

Lalu Apakah PPh final? PPh final sederhana nya adalah PPh yang dikenakan saat itu juga, saat transaksi tertentu yang dikenakan PPh final berlangsung. sehingga PPh final tidak bisa diakui lagi sebagai kredit pajak yang bisa mengurangi pembayaran pajak di SPT Tahunan.

411121 – 100. Mungkin Anda bingung Apa maksud kode angka disamping. Mari saja jelaskan: 411121 adalah Kode Akun Pajak (KAP) untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. sementara 100 adalah Kode jenis setoran untuk SPT Masa. Jadi bisa diartikan 411121-100 adalah kode pembayaran pajak untuk SPT Masa PPh Pasal 21.

Terdapat banyak sekali Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran, yaitu:

  • 411121: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

411121-100: Masa PPh Pasal 21

411121-199: Pembayaran pendahuluan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Pasal 21

411121-200: SPT Tahunan PPh Pasal 21

411121-300: Pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21

411121-310: Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21

411121-311: SKPKB PPh 21 final pembayaran sekaligus Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

411121-320: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPh Pasal 21

411121-321: SKPKBT PPh 21 final pembayaran sekaligus Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

411121-390: Pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali (PK) PPh Pasal 21

411121-401: PPh final pasal 21 pembayaran sekaligus Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

411121-402: PPh final atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI/Polri, dan para pensiunannya.

411121-500: Pembayaran atas kurang bayar PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran

411121-510: Pembayaran atas kurang bayar PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana

411121-511: Pembayaran sanksi denda administrasi atas penghentian penyidikan tindak pidana PPh Pasal 21

  • 411122: PPh Pasal 22

411122-100: Masa PPh Pasal 22

411122-106: pembayaran masa atas BAPK/BAP (Berita Acara Permintaan Keterangan)/(Berita Acara Pemeriksaan)

411122-199: Pembayaran pendahuluan SKP PPh Pasal 22

411122-300: STP PPh Pasal 22

411122-310: untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang tertera di SKPKB

411122-311: untuk pembayaran PPh Pasal 22 final (contohnya pembelian BBM kepada agen/penyalur resmi) yang tertera di SKPKB

411122-320: untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang tertera di SKPKBT

411122-321: untuk pembayaran PPh Pasal 22 final yang tertera di SKPKBT

411122-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPh Pasal 22

411122-401: PPh final Pasal 22 atas penebusan migas

411122-403: PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah

411122-404: PPh Pasal 22 atas ekspor batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam

411122-500: kurang bayar PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran.

411122-501: kurang bayar PPh Pasal 22 atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411122-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran PPh Pasal 22

411122-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPh Pasal 22

411122-900: pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh pemungut.

  • 411123: PPh Pasal 22 impor

411123-100: pembayaran masa PPh Pasal 22 impor

411123-106: pembayaran masa atas BAPK/BAP (Berita Acara Permintaan Keterangan)/(Berita Acara Pemeriksaan)

411123-199: pembayaran pendahuluan SKP PPh Pasal 22 impor

411123-300: Pembayaran STP PPh Pasal 22 impor

411123-310: untuk pembayaran PPh Pasal 22 impor yang tertera di SKPKB

411123-320: untuk pembayaran PPh Pasal 22 impor yang tertera di SKPKBT

411123-321: untuk pembayaran PPh Pasal 22 final yang tertera di SKPKBT

411123-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPh Pasal 22 impor

411123-500: kurang bayar PPh Pasal 22 impor atas pengungkapan ketidakbenaran.

411123-501: kurang bayar PPh Pasal 22 impor atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411123-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran PPh Pasal 22 impor

411123-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPh Pasal 22 impor

  • 411124: PPh Pasal 23

411124-100: Pembayaran SPT masa PPh Pasal 23 selain dividen, bunga, royalti, dan jasa

411124-101: SPT Masa PPh Pasal 23 dividen

411124-102: SPT Masa PPh Pasal 23 bunga

411124-103: SPT Masa PPh Pasal 23 atas royalti

411124-104: SPT Masa PPh Pasal 23 atas jasa yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri

411124-106: pembayaran masa atas BAPK/BAP (Berita Acara Permintaan Keterangan)/(Berita Acara Pemeriksaan)

411124-199: pembayaran pendahuluan SKP PPh Pasal 23

411124-300: Pembayaran STP PPh Pasal 23 selain dividen, bunga, royalti, dan jasa

411124-301: Pembayaran STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa

411124-310: untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang tertera di SKPKB (selain dividen, bunga, royalti, dan jasa)

411124-311: untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang tertera di SKPKB dividen, bunga, royalti, dan jasa

411124-312: PPh Pasal 23 final yang tertera di SKPKB (contoh PPh Pasal 23 final adalah pembayaran dividen kepada orang pribadi, dan pembayaran bunga simpanan anggota koperasi yang dibayarkan kepada WP Badan)

411124-320: untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang tertera di SKPKBT selain dividen, bunga, royalti, dan jasa

411124-321: untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang tertera di SKPKBT atas dividen, bunga, royalti, dan jasa

411124-322: untuk pembayaran PPh Pasal 23 final yang tertera di SKPKBT

411124-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPh Pasal 23

411124-401: Pembayaran PPh final pasal 23 atas bunga simpanan anggota koperasi yang mana anggota tersebut adalah WP Badan.

411124-500: kurang bayar PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran.

411124-501: kurang bayar PPh Pasal 23 atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411124-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran PPh Pasal 23

411124-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPh Pasal 23

  • 411125: PPh Pasal 25/29 orang pribadi

411125-100: Pembayaran SPT masa PPh Pasal 25 orang pribadi

411125-101: Pembayaran SPT masa PPh Pasal 25 orang pribadi pengusaha tertentu (orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan atau jasa, memiliki 1 atau lebih lokasi usaha yang mana berbeda antara domisili tempat usaha dengan domisili tempat tinggalnya)

411125-106: pembayaran masa atas BAPK/BAP (Berita Acara Permintaan Keterangan)/(Berita Acara Pemeriksaan)

411125-199: pembayaran pendahuluan SKP PPh Pasal 25 orang pribadi

411125-200: pembayaran kurang bayar SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi

411125-300: Pembayaran STP PPh Pasal 25 orang pribadi

411125-310: untuk pembayaran PPh Pasal 25 yang tertera di SKPKB orang pribadi

411125-320: untuk pembayaran PPh Pasal 25 yang tertera di SKPKBT orang pribadi

411125-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPh Pasal 25 orang pribadi

411125-500: kurang bayar PPh Pasal 25 orang pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran.

411125-501: kurang bayar PPh Pasal 25 orang pribadi atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411125-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran PPh Pasal 25 orang pribadi

411125-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPh Pasal 25 orang pribadi

  • 411126: PPh Pasal 25/29 badan

411126-100: Pembayaran SPT masa PPh Pasal 25 badan

411126-199: pembayaran pendahuluan SKP PPh Pasal 25 badan

411126-200: pembayaran kurang bayar SPT Tahunan wajib pajak badan

411126-300: Pembayaran STP PPh Pasal 25 badan

411126-310: untuk pembayaran PPh Pasal 25 yang tertera di SKPKB WP Badan

411126-320: untuk pembayaran PPh Pasal 25 yang tertera di SKPKBT WP Badan

411126-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPh Pasal 25 badan

411126-500: kurang bayar PPh Pasal 25 wajib pajak (Wajib Pajak) badan atas pengungkapan ketidakbenaran.

411126-501: kurang bayar PPh Pasal 25 WP Badan atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411126-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran PPh Pasal 25 WP Badan

411126-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPh Pasal 25 WP Badan

  • 411127: PPh Pasal 26

411127-100: Pembayaran SPT masa PPh Pasal 26 selain dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.

411127-101: SPT Masa PPh Pasal 26 dividen

411127-102: SPT Masa PPh Pasal 26 bunga

411127-103: SPT Masa PPh Pasal 26 atas royalti

411127-104: SPT Masa PPh Pasal 26 atas jasa yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri

411127-105: SPT Masa PPh Pasal 26 untuk laba setelah pajak BUT (Bentuk Usaha Tetap)

411127-106: pembayaran masa atas BAPK/BAP (Berita Acara Permintaan Keterangan)/(Berita Acara Pemeriksaan)

411127-199: pembayaran pendahuluan SKP PPh Pasal 26

411127-300: Pembayaran STP PPh Pasal 26 selain dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT

411127-301: Pembayaran STP PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT

411127-310: untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang tertera di SKPKB (selain dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT)

411127-311: untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang tertera di SKPKB dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT

411127-320: untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang tertera di SKPKBT selain dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT

411127-321: untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang tertera di SKPKBT atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT.

411127-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPh Pasal 26

411127-500: kurang bayar PPh Pasal 26 atas pengungkapan ketidakbenaran.

411127-501: kurang bayar PPh Pasal 26 atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411127-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran PPh Pasal 26

411127-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPh Pasal 26

  • 411128: PPh Final

411128-106: pembayaran masa atas BAPK/BAP (Berita Acara Permintaan Keterangan)/(Berita Acara Pemeriksaan)

411128-199: Pembayaran Pendahuluan sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh final. Jadi SKP adalah salah satu produk hukum perpajakan yang terbit setelah adanya pemeriksaan.

411128-300: Pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) PPh final. STP adalah salah satu produk hukum yang terbit tanpa memerlukan pemeriksaan wajib pajak terlebih dahulu.

411128-310: Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh final pasal 4 ayat 2 UU PPh.

411128-311: Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh final pasal 15 UU PPh.

411128-312: Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh final pasal 19 UU PPh.

411128-320: Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPh final pasal 4 ayat 2 UU PPh.

411128-321: Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPh final pasal 15 UU PPh.

411128-312: Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPh final pasal 19 UU PPh.

411128-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPh final

411128-401: Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas diskonto atau bunga obligasi dan SUN (Surat Utang Negara)

411128-402: Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan

411128-403: Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi, jika yang menyewakan adalah wajib pajak badan, maka kena PPh Pasal 23 dan kodenya yang tersebut diatas.

411128-404: Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI.

411128-405: Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian, ingat ya dikatakan hadiah undian itu jika untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan diundi terlebih dahulu, jika hadiah nya tanpa diundi dulu, maka kenanya PPh Pasal 21.

411128-406: Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas transaksi saham, obligasi, dan sekuritas lainnya di pasar bursa.

411128-407: Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham pendiri

411128-408: Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham milik perusahaan modal ventura.

411128-409: Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi, ingat ya yang kena PPh final pasal 4 ayat 2 untuk jaasa konstruksi ini adalah “usaha jasa konstruksi” artinya perusahaan memiliki klasifikasi jenis usaha konstruksi (SIUJK) mulai dari kecil, menengah, maupun besar. Jika si pengusaha hanya pengusaha jasa konstruksi biasa saja, maka dikenakan PPh Pasal 23.

411128-410: Pembayaran PPh final pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri

411128-411: Pembayaran PPh final pasal 15 atas jasa pelayaran dan atau penerbangan luar negeri

411128-413: Pembayaran PPh final pasal 15 atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri

411128-414: Pembayaran PPh final pasal 15 atas pola bagi hasil

411128-415: Pembayaran PPh final pasal 15 atas kerjasama bentuk BOT (Build, Operation, Transfer)

411128-416: Pembayaran PPh final pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap

411128-417: Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan anggota koperasi yang dibayarkan kepada orang pribadi.

411128-418: Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif di pasar bursa

411128-419: Pembayaran Pasal 15 ayat 2c UU KUP, Penghasilan Dividen untuk orang pribadi dalam negeri

411128-420: Pembayaran PPh final UMKM bayar sendiri (PP 23 tahun 2018)

411128-422: Pembayaran pengungkapan harta bersih tambahan

411128-423: Pembayaran PPh final UMKM pemotongan/pemungutan oleh pemotong/pemungut pajak

411128-424: Pembayaran PPh final pasal 15 atas jasa maklon internasional mainan anak

411128-425: Pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 atas pengalihan real estate KIK

411128-499: Pembayaran PPh final lainnya

411128-500: kurang bayar PPh final atas pengungkapan ketidakbenaran.

411128-501: kurang bayar PPh final atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411128-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran PPh final

411128-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPh final

411128-514: Pembayaran SKPKB atas harta tambahan (Amnesti Pajak)

411128-515: Pembayaran SKPKBT penghasilan SUDAH Surat Keterangan (Amnesti Pajak)

411128-516: Pembayaran SKPKBT penghasilan TIDAK Surat Keterangan (Amnesti Pajak)

  • 411129: PPh non migas lainnya

411129-100: Pembayaran masa PPh non migas lainnya selain PPh Pasal 15 selain jasa penerbangan dalam negeri

411129-101: Pembayaran masa PPh non migas PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter (non-final)

411129-300: Pembayaran STP PPh Pasal 15 selain jasa penerbangan dalam negeri

411129-301: Pembayaran STP PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter (non-final)

411129-310: Pembayaran SKPKB PPh non migas lainnya selain PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri

411129-311: Pembayaran SKPKB PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter (non-final)

411129-320: Pembayaran SKPKBT PPh non migas lainnya selain PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri

411129-321: Pembayaran SKPKBT PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter (non-final)

411129-390: Pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPh Pasal PPh non migas lainnya

411129-500: kurang bayar PPh non migas lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran.

411129-501: kurang bayar PPh Non-migas lainnya atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411129-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran PPh non migas lainnya

411129-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPh non migas lainnya

411129-512: Pembayaran Uang Tebusan Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak)

411129-513: Pembayaran Pasal 8 ayat 3d UU Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak)

  • 411131: Pajak fiskal luar negeri

411131-100: Pembayaran fiskal luar negeri

411131-300: Pembayaran STP fiskla luar negeri

  • 411111: PPh Minyak Bumi

411111-100: Pembayaran masa PPh minyak bumi

411111-200: Pembayaran SPT Tahunan PPh minyak bumi

411111-300: Pembayaran STP PPh minyak bumi

411111-310: kurang bayar SKPKB PPh minyak bumi

411111-320: kurang bayar SKPKB PPh minyak bumi

411111-390: Pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPh Pasal PPh minyak bumi

  • 411112: PPh Gas Alam

411112-100: Pembayaran masa PPh gas alam

411112-200: Pembayaran SPT Tahunan PPh gas alam

411112-300: Pembayaran STP PPh gas alam

411112-310: kurang bayar SKPKB PPh gas alam

411112-320: kurang bayar SKPKB PPh gas alam

411112-390: Pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPh Pasal PPh gas alam

  • 411119: PPh migas lainnya

411119-100: Pembayaran masa PPh migas lainnya

411119-300: Pembayaran STP PPh migas lainnya

411119-310: kurang bayar SKPKB PPh migas lainnya

411119-320: kurang bayar SKPKB PPh migas lainnya

411119-390: Pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPh Pasal PPh migas lainnya

  • 411211: PPN dalam negeri

411211-100: Pembayaran SPT masa PPN dalam negeri

411211-101: SPT Masa PPN pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dari luar daerah pabean

411211-102: SPT Masa PPN pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean

411211-103: Serotan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

411211-104: Setoran PPN atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan awal tidak untuk diperjualbelikan atau pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan

411211-105: Penebusan Stiker Lunas PPN atas penyerahan produk rekaman suara arau gambar

411211-106: Pembayaran masa BAPK/BAP

411211-121: Pembayaran PPN semula dapat fasilitas dapat dikreditkan

411211-122: Pembayaran PPN semula dapat fasilitas tidak dapat dikreditkan

411211-199: pembayaran pendahuluan SKP PPN dalam negeri

411211-300: pembayaran STP PPN dalam negeri

411211-310: Pembayaran SKPKB PPN dalam negeri

411211-311: Pembayaran SKPKB PPN pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dari luar daerah pabean

411211-312: Pembayaran SKPKB PPN pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean

411211-313: Pembayaran SKPKB Serotan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

411211-314: Pembayaran SKPKB Pemungut PPN dalam negeri

411211-320: Pembayaran SKPKBT PPN dalam negeri

411211-321: Pembayaran SKPKBT PPN pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dari luar daerah pabean

411211-322: Pembayaran SKPKBT PPN pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean

411211-323: Pembayaran SKPKBT Serotan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

411211-324: Pembayaran SKPKBT Pemungut PPN dalam negeri

411211-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPN dalam negeri

411211-500: kurang setor SPT Masa PPN dalam negeri atas pengungkapan ketidakbenaran.

411211-501: kurang setor SPT Masa PPN dalam negeri atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411211-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran penyetoran SPT Masa PPN dalam negeri

411211-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPN dalam negeri

411211-900: Penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut PPN

  • 411212: PPN Impor

411212-100: Pembayaran PPN terutang saat impor BKP

411212-106: Pembayaran masa atas BAPK/BAP

411212-121: Pembayaran PPN impor semula dapat fasilitas dapat dikreditkan

411212-122: Pembayaran PPN impor semula dapat fasilitas tidak dapat dikreditkan

411212-199: pembayaran pendahuluan SKP PPN impor

411212-300: pembayaran STP PPN impor

411212-310: Pembayaran SKPKB PPN impor

411212-320: Pembayaran SKPKBT PPN impor

411212-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPN impor

411212-500: kurang setor SPT Masa PPN impor atas pengungkapan ketidakbenaran.

411212-501: kurang setor SPT Masa PPN impor atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411212-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran penyetoran SPT Masa PPN impor

411212-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPN impor

411212-900: Penyetoran PPN impor yang dipungut oleh pemungut PPN

  • 411219: PPN lainnya

411219-100: Pembayaran PPN lainnya yang terutang

411219-106: Pembayaran masa atas BAPK/BAP

411219-300: pembayaran STP PPN lainnya

411219-310: Pembayaran SKPKB PPN lainnya

411219-320: Pembayaran SKPKBT PPN lainnya

411219-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPN lainnya

411219-500: kurang setor SPT Masa PPN lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran.

411219-501: kurang setor SPT Masa PPN lainnya atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411219-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran penyetoran SPT Masa PPN lainnya

411219-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPN lainnya

  • 411221: PPnBM (Pajak penjualan Barang Mewah) dalam negeri

411221-100: Penyetoran SPT Masa PPnBM dalam negeri

411221-106: Pembayaran masa BAPK/BAP

411221-199: Pembayaran pendahuluan SKP PPnBM dalam negeri

411221-300: pembayaran STP PPnBM dalam negeri

411221-310: Pembayaran SKPKB PPnBM dalam negeri

411221-311: Pembayaran SKPKB PPnBM dalam negeri pemungut PPN

411221-320: Pembayaran SKPKBT PPnBM dalam negeri

411221-321: Pembayaran SKPKBT PPnBM dalam negeri pemungut PPN

411221-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPnBM dalam negeri

411221-500: kurang setor SPT Masa PPnBM dalam negeri atas pengungkapan ketidakbenaran.

411221-501: kurang setor SPT Masa PPnBM dalam negeri atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411221-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran penyetoran SPT Masa PPnBM dalam negeri

411221-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPnBM dalam negeri

411221-900: Penyetoran PPnBM dalam negeri yang dipungut oleh pemungut

  • 411222: PPnBM Impor

411222-100: Setoran PPnBM terutang saat impor BKP

411222-106: Pembayaran masa atas BAPK/BAP

411222-199: pembayaran pendahuluan SKP PPnBM impor

411222-300: pembayaran STP PPnBM impor

411222-310: Pembayaran SKPKB PPnBM impor

411222-320: Pembayaran SKPKBT PPnBM impor

411222-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPnBM impor

411222-500: kurang setor SPT Masa PPnBM impor atas pengungkapan ketidakbenaran.

411222-501: kurang setor SPT Masa PPnBM impor atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411222-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran penyetoran SPT Masa PPnBM impor

411212-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPN impor

411212-900: Penyetoran PPN impor yang dipungut oleh pemungut PPN

  • 411229: PPnBM lainnya

411229-100: Pembayaran PPnBM lainnya yang terutang

411229-106: Pembayaran masa atas BAPK/BAP

411229-300: pembayaran STP PPnBM lainnya

411229-310: Pembayaran SKPKB PPnBM lainnya

411229-320: Pembayaran SKPKBT PPnBM lainnya

411229-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PPnBM lainnya

411229-500: kurang setor SPT Masa PPnBM lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran.

411229-501: kurang setor SPT Masa PPnBM lainnya atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411229-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran penyetoran SPT Masa PPnBM lainnya

411229-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan PPnBM lainnya

  • 411611: Bea Materai

411611-100: Pembayaran Bea Materai

411611-101: Pelunasan Bea Materai dengan sistem komputerisasi

411611-199: Pembayaran pendahuluan SKP Bea Materai

411611-201 dst.: Pembayaran deposit mesin teraan materai digital, 01 adalah kode mesin nomor 01, jika ada dua mesin berarti mesin kedua kode nya 411611-202 besgitu seterusnya.

411611-300: pembayaran STP Bea Materai

411611-310: Pembayaran SKPKB Bea Materai

411611-320: Pembayaran SKPKBT Bea Materai

411611-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus Bea Materai

411611-500: kurang bayar bea materai atas pengungkapan ketidakbenaran.

411611-501: kurang setor penggunaan bea materai atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411611-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran penggunaan bea materai

411611-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan penggunaan bea materai

411611-512: pembayaran denda pemateraian kemudian

  • 411612: Penjualan benda Materai (materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan pemerintah Repbulik Indonesia)

411612-100: Penjualan benda materai

411612-199: Pembayaran pendahuluan SKP benda materai

411612-300: pembayaran STP Benda Materai

411612-310: Pembayaran SKPKB Benda Materai

411612-320: Pembayaran SKPKBT Benda Materai

411612-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus Benda Materai

411612-500: kurang bayar penjualan benda materai atas pengungkapan ketidakbenaran.

411612-501: kurang bayar penjualan benda materai atas pengehentian penyidikan tindak pidana perpajakan

411612-510: sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran pennjualan benda materai

411612-511: sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan penjualan benda materai

  • 411613: Pajak Penjualan batubara

411613-100: Pembayaran Pajak Penjualan batubara

411613-300: pembayaran STP Pajak Penjualan batubara

411613-310: Pembayaran SKPKB Pajak Penjualan Batubara

411613-320: Pembayaran SKPKBT Pajak Penjualan batubara

411613-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus Pajak Penjualan batubara

  • 411619: Pajak Tidak Langsung Lainnya (Pajak yang pemungutan nya dibebankan kepada pihak lain selain PPN, PPnBM, Bea Masuk, dan Cukai)

411619-100: Pembayaran Pajak tidak langsung lainnya yang terutang

411619-300: pembayaran STP Pajak tidak langsung lainnya

411619-310: Pembayaran SKPKB Pajak tidak langsung lainnya

411619-320: Pembayaran SKPKBT Pajak tidak langsung lainnya

411619-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus Pajak tidak langsung lainnya

411619-900: penyetoran pajak tidak langsung lainnya yang dipungut oleh pemungut

  • 411621: Bunga/Denda Penagihan PPh

411621-300: Pembayaran STP Bunga Penagihan PPh

411621-301: pembayaran STP Denda penagihan PPh

  • 411622: Bunga/Denda Penagihan PPN

411622-300: Pembayaran STP Bunga Penagihan PPN

411622-301: pembayaran STP Denda penagihan PPN

  • 411623: Bunga/Denda Penagihan PPnBM

411623-300: Pembayaran STP Bunga Penagihan PPnBM

411623-301: pembayaran STP Denda penagihan PPnBM

  • 411624: Bunga/Denda Penagihan Pajak Tidak Langsung Lainnya

411624-300: Pembayaran STP Bunga Penagihan Pajak Tidak Langsung Lainnya

411624-301: pembayaran STP Denda penagihan Pajak Tidak Langsung Lainnya

  • 411313: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan

411313-100: Pembayaran SPPT PBB Sektor Perkebunan

411313-106: Pembayaran masa atas BAPK/BAP

411313-300: pembayaran STP PBB Sektor Perkebunan

411313-310: Pembayaran SKPKB PBB Sektor Perkebunan

411313-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PBB Sektor Perkebunan

411313-500: Pengungkapan ketidakbenaran

411313-501: Penghentian penyidikan

411313-510: Sanksi Denda/Kenaikan Pengungkapan ketidakbenaran

411313-511: Sanksi denda penghentian penyidikan

  • 411314: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perhutanan

411314-100: Pembayaran SPPT PBB Sektor Perhutanan

411314-106: Pembayaran masa atas BAPK/BAP

411314-300: pembayaran STP PBB Sektor Perhutanan

411314-310: Pembayaran SKPKB PBB Sektor Perhutanan

411314-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PBB Sektor Perhutanan

411314-500: Pengungkapan ketidakbenaran

411314-501: Penghentian penyidikan

411314-510: Sanksi Denda/Kenaikan Pengungkapan ketidakbenaran

411314-511: Sanksi denda penghentian penyidikan

  • 411315: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

411315-100: Pembayaran SPPT PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

411315-106: Pembayaran masa atas BAPK/BAP

411315-300: pembayaran STP PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

411315-310: Pembayaran SKPKB PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

411315-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

411315-500: Pengungkapan ketidakbenaran

411315-501: Penghentian penyidikan

411315-510: Sanksi Denda/Kenaikan Pengungkapan ketidakbenaran

411315-511: Sanksi denda penghentian penyidikan

  • 411316: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan Minyak dan gas bumi

411316-100: Pembayaran SPPT PBB Sektor Pertambangan Minyak dan gas bumi

411316-106: Pembayaran masa atas BAP/BAPK

411316-300: pembayaran STP PBB Sektor Pertambangan Minyak dan gas bumi

411316-310: Pembayaran SKPKB PBB Sektor Pertambangan Minyak dan gas bumi

411316-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PBB Sektor Pertambangan Minyak dan gas bumi

411316-500: Pengungkapan ketidakbenaran

411316-501: Penghentian penyidikan

411316-510: Sanksi Denda/Kenaikan Pengungkapan ketidakbenaran

411316-511: Sanksi denda penghentian penyidikan

  • 411317: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan panas bumi

411317-100: Pembayaran SPPT PBB Sektor Pertambangan panas bumi

411317-106: Pembayaran masa ata BAPK/BAP

411317-300: pembayaran STP PBB Sektor Pertambangan panas bumi

411317-310: Pembayaran SKPKB PBB Sektor Pertambangan panas bumi

411317-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PBB Sektor Pertambangan panas bumi

411317-500: Pengungkapan ketidakbenaran

411317-501: Penghentian penyidikan

411317-510: Sanksi Denda/Kenaikan Pengungkapan ketidakbenaran

411317-511: Sanksi denda penghentian penyidikan

  • 411319: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor lainnya

411319-100: Pembayaran SPPT PBB Sektor lainnya

411319-106: Pembayaran masa atas BAPK/BAP

411319-300: pembayaran STP PBB Sektor lainnya

411319-310: Pembayaran SKPKB PBB Sektor lainnya

411319-390: pembayaran atas SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK atas kasus PBB Sektor lainnya

411319-500: Pengungkapan ketidakbenaran

411319-501: Penghentian penyidikan

411319-510: Sanksi Denda/Kenaikan Pengungkapan ketidakbenaran

411319-511: Sanksi denda penghentian penyidikan

Batas waktu pembayaran, penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Setelah Anda tahu kode akun dan setor pajak, selanjutnya adalah wajib pajak harus tahu kapan batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak agar Anda tidak terkena denda keterlambatan atas pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak.

1. SPT Tahunan

  1. SPT Tahunan Badan, batas penyampaian SPT Tahunan adalah paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (30 April). untuk pembayaran SPT Tahunan badan jika masih ada pajak yang kurang bayar, maka harus dibayar terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan disampaikan.
  2. SPT Tahunan Orang Pribadi, batas penyampaian SPT Tahunan adalah paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret). untuk pembayaran SPT Tahunan orang pribadi jika masih ada pajak yang kurang bayar, maka harus dibayar terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan disampaikan.

2. SPT Masa

  1. SPT Masa yang batas pelaporan nya tanggal 10 bulan berikutnya dan pembayaran tanggal 20 bulan berikutnya adalah: PPh pasal 21, PPh Pasal 22 migas, PPh Pasal 22 pemungutan oleh WP Badan tertentu, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat 2 pemotongan, dan PPh Pasal 15 pemotongan.
  2. SPT Masa yang batas pelaporan nya tanggal 15 bulan berikutnya dan pembayaran tanggal 20 bulan berikutnya adalah: PPh pasal 4 ayat 2 setor sendiri, PPh Pasal 15 setor sendiri, PPh pasal 25 (WP orang pribadi yg tidak menjalankan usaha pekerjaan bebas dikecualikan dari PPh Pasal 25 dan PPh Pasal yang ada nilai nominal pembayaran nya (tidak nihil), tidak perlu dilaporkan ke kantor pajak, validasi SSP (Surat Setoran Pajak) atau bukti pembayaran pajak yang sudah mendapat NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) dianggap sudah melaporkan PPh Pasal 25).
  3. SPT masa PPh Pasal 22 impor setor sendiri. Batas waktu penyetoran pajak nya adalah saat penyelesaian dokumen PIB dan dilunasi bersamaan dengan bea masuk, PPN dan PPnBM.
  4. SPT masa PPh Pasal 22 impor yang pemungutan nya oleh Bea Cukai. Batas waktu penyetoran pajaknya adalah 1 hari kerja berikutnya dan wajib dilaporkan pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
  5. SPT masa PPh Pasal 22 pemungutan oleh bendahara. Batas pembayaran pajaknya adalah hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang dan wajib dilaporkan SPT masa nya pada paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.
  6. SPT masa PPN dan PPnBM. batas pelaporan nya adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan wajib dibayar kurang setornya apabila ada kurang setor sebelum SPT dilaporkan.
  7. SPT PPN atas kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Batas pembayaran pajaknya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan wajib dilaporkan paling lambat pada akhir bulan di bulan yang sama dengan batas pembayaran.
  8. SPT PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean. Batas pembayaran pajaknya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan wajib dilaporkan paling lambat pada akhir bulan di bulan yang sama dengan batas pembayaran.
  9. SPT PPN dan PPnBM pemungutan bendaharawan. Batas pembayaran pajaknya adalah tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan wajib dilaporkan paling lambat pada akhir bulan di bulan yang sama dengan batas pembayaran.
  10. SPT PPN dan PPnBM pemungutan selain oleh bendaharawan. Batas pembayaran pajaknya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan wajib dilaporkan paling lambat pada akhir bulan di bulan yang sama dengan batas pembayaran.
  11. SPT PPN dan PPnBM pemungutan oleh pejabat penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar). untuk kasus ini, maka penyetoran PPN dan PPnBM nya harus disetorkan pada hari yang sama saat pembayaran kepada rekanan pemerintah (PKP) melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
  12. SPT masa PPh Pasal 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa. Pembayaran pajaknya paling lambat pada akhir masa pajak terakhir dan wajib dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.
  13. SPT masa selain PPh Pasal 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa. pembayaran pajaknya menyesuaikan batas pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak dan dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

catatan terkait batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak

  1. Jika pada saat jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan pada hari sabtu/libur/libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  2. Jika pada saat jatuh tempo pelaporan pajak bertepatan pada hari sabtu/libur/libur nasional, maka pelaporan pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  3. hari libur nasional termasuk saat pemilu dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah
  4. dikecualikan dari pelaporan SPT masa PPh pasal 25, yaitu: WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP OP yang dalam tahun pajak penghasilan neto nya tidak melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
  5. WP yang membayar SPT masa PPh Pasal 25 nya melalui bank persepsi, kantor pos, maupun online dan sudah memperoleh NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) tidak perlu lagi melaporkan SPT masa PPh Pasal 25 nya ke kantor pajak.
  6. WP Kriteria tertentu adalah WP yang selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT nya, tidak mempunya tunggakan pajak, laporan keuangan nya diaudit akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian 3 tahun berturut-turut, tidak pernah kena tindak pidana di bidang perpajakn 5 tahun terakhir berturut-turut. segala syarat tersebut harus dipenuhi dan WP kriteria tertentu merupakan keputusan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan WP paling lambat satu bulan setelah permohonan.

Membuat kode billing pajak

Setelah kita mengetahui Kode Akun dan Kode Setor Pajak serta paham jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak, barulah kita bisa membuat kode billing pajak. Kode billing pajak adalah sebuah kode layaknya virtual number yang dapat digunakan untuk membayar pajak. Kode billing pajak sendiri terdiri dari 15 digit angka unik. Berikut adalah cara membuat kode billing pajak:

  1. masuk ke situs djponline.pajak.go.id
  2. masukkan NPWP dan kata sandi Anda, jika belum pernah masuk ke DJP online, silahkan registrasi terlebih dahulu dan dapatkan efin di kantor pajak terdekat atau hubungi twitter @kring_pajak (yang sudah verified account (v)) atau bisa juga langsung menelpon kring pajak di telepon 1500200.
  3. lalu klik “bayar”, bagi Anda pengguna hp, menu bayar ada di tanda strip 3 kanan atas hp Anda.
  4. lalu klik gambar e-billing
  5. Anda akan masuk ke form Surat Setoran Elektronik.
  6. Isikan jenis pajak sesuai dengan jenis pajak yang akan Anda bayar
  7. isikan jenis setoran sesuai dengan kode setor pajak.
  8. untuk kode jenis pajak dan jenis setoran dapat dilihat di tulisan yang sudah saya terangkan diatas
  9. isikan masa pajak
  10. isikan tahun pajak
  11. isikan jumlah setoran dan terbilang,
  12. setelah semua terisi, klik “buat kode billing”, masukkan kode keamanan kemudian submit
  13. nanti akan muncul kode billing 15 digit, contoh 0240 3046 9381 037
  14. masa aktif kode billing adalah 1 (satu) bulan setelah dibuat.

Cara Bayar Pajak online

Sekarang ini, pembayaran pajak sudah mudah, Anda tidak perlu lagi harus menulis di kertas Surat Setoran Pajak (SSP), Anda hanya perlu buat kode billing, kemudian membayarnya, bisa melalui ATM, mini ATM yang ada di setiap kantor pajak (Mandiri, BRI, BNI, BCA), internet banking, mobile banking dan banyak lagi cara online lainnya. Meski demikian, jika Anda benar-benar tidak paham cara membayarnya melalui cara-cara yang saya sebutkan diatas, Anda bisa pergi ke kantor pos atau bank persepsi yang saya sebutkan diatas dengan membawa kode billing yang sudah Anda buat sebelumnya.

1. Bayar Pajak melalui mandiri online

  1. login aplikasi
  2. pilih menu “bayar”
  3. klik “buat pembayaran baru”
  4. pilih menu “penerimaan negara”
  5. pilih penyedia jasa “IDR Pajak/Pnbp/cukai” (50012)
  6. masukkan kode billing yang sudah Anda buat sebelumnya di djponline.pajak.go.id (15 digit angka)
  7. jika benar, maka otomatis akan keluar ringkasan pembayaran pajak sesuai dengan yang sudah Anda buat.
  8. klik “LANJUT” lalu “KONFIRMASI” pembayaran Anda.
  9. Jika Pembayaran berhasil, maka akan keluar NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara”
  10. NTPN lah yang menjadi bukti bahwa pembayaran pajak kita telah berhasil.
contoh ntpn
contoh NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara)

2. Bayar Pajak melalui mini ATM

Sebagian orang mungkin tidak tahu jika seluruh kantor pajak di Indonesia memiliki mini ATM yang khusus digunakan untuk pembayaran pajak. Ada 4 (empat) bank persepsi yang ditunjuk pemerintah, yaitu Mandiri, BCA, BNI dan BRI.

Yang dimaksud mini ATM disini adalah mesin EDC yang khusus disediakan bank persepsi sebagai alat pembayaran pajak. Wajib Pajak hanya perlu menyiapkan kartu debit (kartu ATM) saja, nanti akan ada petugas pajak yang akan mengoperasikan mesin mini ATM ini.

Letak mesin mini ATM ini biasanya ada di ruang konsultasi maupun disekitaran Tempat pelayanan Terpadu. Jadi jika Anda tidak memiliki mobile banking, daripada jauh-jauh ke ATM, lebih baik gunakan fasilitas mini ATM ini saja.

Mini ATM berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya/Pratama hingga di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), biasanya sih yang kondisinya fit banget adalah mini ATM BRI karena sering digunakan, namun jangan khawatir, pemiliki kartu ATM lain tetap bisa menggunakan mesin mini ATM meskipun antara mesin dan kartu tidak sama, hanya saja biasanya akan kena cas saja, biasanya jika tidak salah 2% dari nominal transaksi.

3. Bayar Pajak melalui ATM

  1. ATM Mandiri
    • klik menu “bayar/beli”
    • klik menu “penerimaan negara”
    • klik “pajak”
    • masukkan 15 digit kode billing
    • periksa kebenaran data, lalu konfirmasi pembayaran
    • cetak BPN (bukti penerimaan Negara)
    • simpan nomor NTPN sebagai bukti sudah membayar pajak
  2. ATM BCA
    • pilih menu transaksi
    • klik “lainnya”
    • Klik “pembayaran”
    • klik “pajak”
    • klik “penerimaan negara”
    • masukkan 15 digit kode billing
    • periksa kebenaran data, lalu konfirmasi pembayaran
    • cetak BPN (bukti penerimaan Negara)
    • simpan nomor NTPN sebagai bukti sudah membayar pajak
  3. ATM BRI
    • pilih menu transaksi
    • Klik “pembayaran”
    • klik “lainnya”
    • klik “MPN”
    • klik “penerimaan negara”
    • masukkan 15 digit kode billing
    • periksa kebenaran data, lalu konfirmasi pembayaran
    • cetak BPN (bukti penerimaan Negara)
    • simpan nomor NTPN sebagai bukti sudah membayar pajak
  4. ATM BNI
    • Klik “pembayaran”
    • klik “pajak/penerimaan negara”
    • klik “pajak/PNBN/Bea dan Cukai”
    • masukkan 15 digit kode billing
    • periksa kebenaran data, lalu konfirmasi pembayaran
    • cetak BPN (bukti penerimaan Negara)
    • simpan nomor NTPN sebagai bukti sudah membayar pajak

3. Bayar pajak melalui Bank persepsi/kantor pos

Cara ini sebenarnya merupakan cara lama, cara ini sudah banyak ditinggalkan sebab sekarang membayar pajak sudah lebih mudah melalui online, namun tidak ada salahnya kita bahas ini juga.

  1. Buat kode billing terlebih dahulu (sudah saya jelaskan diatas caranya)
  2. Bawa kode billing ke kantor pos/bank persepsi
  3. silahkan isi formulir setoran terlebih dahulu atau tanyakan ke petugas Bagaimana caranya jika saya ingin membayar pajak penghasilan/PPN
  4. ikuti prosedur yang ada (karena setiap bank pasti beda)
  5. setelah Anda mendapatkan NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) artinya pembayaran pajak Anda sudah berhasil.

Sara rasa sekian dulu pembahasan saya mengenai cara membayar pajak, silahkan baca dari awal agar Anda benar-benar paham dan tidak salah dalam membayar pajak. semoga bermanfaat.

baca juga: cara membuat NPWP

cara membuat NPWP: membahas lebih rinci dan dijamin bisa

cara bikin npwp ada dua melalui online atau datang langsung ke kantor pajak, syaratnya ktp, dan surat keterangan kerja untuk wpop

Bagi Anda yang sudah bekerja/ingin meminjam uang di Bank/mengurus Pembuatan Perusahaan, biasanya Anda akan diminta untuk membuat NPWP. Tahukah Anda Apa itu NPWP? NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana perpajakan orang/badan tersebut. Sebelum kita membahas Bagaimana cara membuat NPWP, mari terlebih dahulu kita bahas siapa saja yang wajib memiliki NPWP.

cara membuat npwp
contoh npwp. sumber: ortax

Siapa saja yang wajib memiliki NPWP?

Yang wajib memiliki NPWP adalah orang/badan yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 7 tahun 1983, jika salah satu syarat yang ada dibawah ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib memiliki NPWP. Sederhana nya adalah sebagai berikut:

  1. Orang Pribadi yang bekerja (karyawan), maka harus memiliki KTP (WNI)/KITAS (WNA) dan penghasilan satu bulannya diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yaitu Rp 4.500.000 sebulan.
  2. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (bukan karyawan), maka harus memiliki KTP (WNI)/KITAS (WNA) dan pastinya usahanya harus sudah ada penghasilannya.
  3. Wajib Pajak Badan (CV/PT), untuk CV/PT bisa dipastikan sudah mempunyai NPWP, sebab sejak awal pembuatan akta pendirian CV/PT di notaris, NPWP adalah salah satu syarat pembuatan CV/PT.
  4. Bendahara.

Apa saja syarat pembuatan NPWP?

  1. Orang Pribadi karyawan. Fotokopi KTP/KITAS (WNA) dan surat keterangan kerja dari perusahaan.
  2. Orang Pribadi pengusaha. Fotokopi KTP/KITAS (WNA) dan Surat Keterangan Usaha (minimal dari kelurahan)
  3. Wanita kawin yang ingin pisah harta. Fotokopi NPWP suami, fotokopi KK, fotokopi surat keterangan pisah harta. NPWP di Indonesia menganut sistem satu kartu keluarga diusahakan satu NPWP, sehingga jika wanita kawin seharusnya NPWP nya digabung dengan NPWP suami.
  4. Wajib Pajak Badan. Fotokopi KTP pengurus, Akta Pendirian, dan dokumen izin usaha (biasanya sudah satu paket saat mengurus perusahaan di notaris)
  5. Bendahara. Fotokopi KTP dan dokumen penunjukan sebagai bendahara.

Cara membuat kartu NPWP:

  1. Langsung datang ke kantor pajak. Jika Anda memilih untuk langsung datang ke kantor pajak, maka ada dua hal yang harus digarisbawahi, yaitu pertama Anda harus datang ke kantor pajak sesuai alamat domisili KTP Anda. Misalkan Anda memiliki KTP Palembang, maka apabila Anda menggunakan pilihan ini, ya Anda harus langsung datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang ada di kota palembang. Kedua pembuatan NPWP ini tidak boleh diwakilkan, sehingga Anda sendirilah yang harus datang ke kantor pajak. Untuk melihat daftar unit Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia, Anda bisa melihatnya di pajak.go.id/unit-kerja
  2. Membuat NPWP secara online. Jika Anda tidak bisa langsung datang ke kantor pajak seperti yang sudah saya sebutkan diatas, tidak usah khawatir, Anda bisa memilih cara kedua, yaitu dengan pendaftaran NPWP online. Pendaftaran NPWP online ini bisa dilakukan dimanapun kapanpun, tapi tetap NPWP Anda akan dikirim ke alamat sesuai KTP Anda. NPWP online ini biasanya hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, sebab seperti sudah saya katakan, Wajib Pajak badan biasanya NPWP nya sudah diurus oleh notarisnya, sebab saat pembuatan perusahan biasanya sudah satu paket dan empunya tinggal tahu beres saja. Jika saya katakan sebelumnya pembuatan NPWP tidak boleh diwakilkan, untuk Wajib Pajak Badan ini ada pengecualiannya. Anda bisa membuat NPWP online melalui alamat website ereg.pajak.go.id.

Tips agar NPWP online Anda tidak ditolak kantor pajak.

  1. Pastikan Alamat yang Anda berikan adalah benar dan lengkap, karena sebelum NPWP dikirimkan ke alamat Anda, Anda akan dikirimkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terlebih dahulu. Jika SKT ini berhasil dikirimkan oleh pak pos dan sudah Anda terima, segera lah konfirmasi ke nomor telepon kantor pajak yang tertera di SKT tersebut, bahwa Anda sudah menerima SKT, dan tanyakan Kapan NPWP akan dikirimkan?
  2. saat mendaftar melalui ereg pajak, pastikan Anda memilih pilihan upload berkas, bukan kirim berkas via pos. Nah, disini orang sering salah yang menyebabkan permohonan Anda ditolak. Tips nya adalah Anda harus foto berkas-berkas Anda (KTP dan surat keterangan kerja Anda) dalam satu foto, karena hanya tersedia satu slot untuk upload.
  3. Sering-sering cek email Anda, sebab permohonan penolakan/diterima akan dikirimkan melalui alamat email.
  4. Tahukah Anda dalam satu hari ada ribuan pemohon NPWP yang masuk, jika Anda memang benar-benar memerlukan NPWP tersebut, tidak ada salahnya untuk menelpon kantor pajak dan memohon kepada petugas agar permohonan Anda segera diproses, sertakan alasan-alasan yang jelas Mengapa Anda sangat membutuhkan NPWP tersebut, biasanya petugas pajak mau mengerti jika alasan benar-benar logis dan membantu mempercepat prosesnya. NPWP diproses di Seksi Pelayanan di kantor pajak.

Proses pembuatan NPWP

  1. Langsung datang ke kantor pajak.
  • Anda akan disambut satpam/pengarah layanan kantor pajak, katakan bahwa Anda ingin membuat NPWP baru.
  • Isi formulir NPWP.
  • Siapkan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan diatas.
  • Jaga-jaga bawa materai 6.000 jika tiba-tiba Anda diminta membuat surat pernyataan.
  • Prosesnya adalah satu hari kerja.
  1. NPWP online
  • Buka website ereg.pajak.go.id
  • Ikuti langkah-langkah yang ada.
  • Jangan lupa ikuti tips yang saya berikan diatas.
  • Prosesnya 14 hari kerja.

Apa Kegunaan NPWP

  1. Menghindari pemotongan pajak yang lebih tinggi
  2. Sebagai sarana administrasi berbagai pengurusan
  3. Sarana administrasi perpajakan

Masa berlaku NPWP

Setalah Anda berhasil memiliki NPWP, Anda perlu ketahui bahwa NPWP itu tidak ada masa berlakunya, alias berlaku seumur hidup. Tapi ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui:

  1. Direktorat Jenderal Pajak berhak menonaktifkan NPWP Anda, alias membuat nya menjadi Non-Efektif (NE), jika Anda tidak pernah lapor SPT Tahunan.
  2. Ketika Anda ingin meminjam uang di Bank, ternyata tiba-tiba permohonan Anda ditolak bank dengan alasan NPWP Anda tidak valid/tidak aktif, maka Anda harus datang ke kantor pajak untuk mengaktifkan kembali NPWP Anda. Nah, pada bagian ini jangan salahkan kantor pajak jika tiba-tiba Anda diminta membayar denda terlebih dahulu sebelum NPWP Anda diaktifkan kembali, oleh karena itu jadilah Wajib Pajak yang taat Pajak.

Kewajiban setelah memiliki NPWP

Setelah Anda memiliki NPWP, maka Anda harus:

  1. Menjalankan kewajiban perpajakan Anda secara tertib.
  2. Untuk Anda yang hanya menjadi karyawan saja, jangan lupa kewajiban Anda hanyalah melaporkan SPT Tahunan setiap tahun nya, Anda tidak perlu bayar, karena pajak Anda sudah dibayar oleh perusahaan Anda. Periode pelaporan nya adalah mulai awal Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya. lapornya di djponline.pajak.go.id
  3. Untuk Anda orang pribadi yang menjalankan usaha, Jangan lupa kewajiban Anda selain melaporkan SPT Tahunan Anda, Setiap bulan Anda harus bayar pajak 0,5% dari omset Anda sebulan jika omset Anda setahun masih kurang dari 4,8 miliar.
  4. Untuk WP Badan, kewajiban nya sama seperti angka 3. Tapi jika omset Anda lebih dari 4,8 miliar setahun, Anda tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut.
  5. Untuk menggunakan fasilitas pada angka 3, jangan lupa minta SKB PP23 ke kantor pajak terlebih dahulu, pengurusan nya 3 hari kerja.

Bikin npwp itu gratis

Perlu Saudara pembaca sekalian ketahui, NPWP itu gratis, jika:

  1. Anda adalah orang pribadi berstatus karyawan yang baru pertama kali ingin punya NPWP.
  2. Anda adalah orang pribadi yang menjalankan usaha bebas dan usaha Anda baru bulan pertama berdiri. Jika Anda punya usaha udah lama, dan baru sekarang ingin punya NPWP, ini namanya kelewatan. Siap-siap saja Anda diminta bayar dulu dosa-dosa Anda. Kalo omset usaha Anda setahun kurang dari 4,8 miliar, tarif pajaknya 0,5% dari omset Anda. Anda bisa kira-kira sendiri aja berapa yang Anda harus bayar terlebih dahulu dosa-dosa Anda. Misal Anda omsetnya 10 juta sebulan (Omset ini Anda sendiri yang tahu), berarti 0,5% x 10.000.000 = 50.000 pajaknya sebulan, lalu Anda udah punya usaha setahun dan baru sekarang baru ingin punya NPWP dan itupun biasanya terpaksa karena ingin pinjam Bank, berarti Rp 50.000 x 12 bulan = Rp 600.000 yang Anda harus bayar untuk menebus dosa masa lalu Anda sebelum Anda punya NPWP.
  3. Untuk WP Badan, biasanya mereka sudah tertib, yang susah mengurusnya adalah orang pribadi yang melakukan usaha bebas.

Pengaduan Pajak

Ingat, seluruh pelayanan di kantor pajak itu gratis. Jika Anda menemukan ada oknum pegawai pajak/oknum yang mengaku pegawai pajak yang meminta sejumlah uang kepada Anda dalam rangka pelayanan perpajakan, maka Anda bisa melaporkan orang tersebut melalui saluran resmi pengaduan pajak yang tertera di PER-07/PJ/2019 Direktorat Jenderal pajak:

  1. melalui telepon kring pajak: 1500 200
  2. melalui faks: (021) 5251 245
  3. email: pengaduan@pajak.go.id
  4. twitter: @kring_pajak (ingat yang ada centang nya)
  5. situs pajak: pengaduan.pajak.go.id
  6. chat pajak: pajak.go.id
  7. melalui surat/datang langsung ke Direktorat P2Humas kantor pusat DJP atau jika Anda di daerah bisa ke Bidang P2Humas kantor wilayah DJP

Saya pastikan seluruh laporan Anda akan diproses.

Penghapusan NPWP

Jika Anda tidak bekerja lagi dan sudah tidak ada penghasilan lagi dan Anda tidak mau repot untuk melaporkan SPT Tahunan Anda setiap tahun atau si Pemilik NPWP sudah meninggal, agar NPWP Anda tidak di non-efektif kan kantor pajak atau agar Anda tidak mendapat Surat Tagihan Pajak (STP) dari kantor pajak, Anda bisa mengajukan penghapusan NPWP.

Datang saja ke kantor pajak, ajukan permohonan penghapusan NPWP. Prosesnya 6 bulan untuk orang pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan. nanti akan ada pegawai pajak yang datang ke rumah Anda untuk memeriksa kebenaran permohonan Anda. Biasanya jika tidak ada ditemui kejanggalan, dan memang benar alasan yang Anda ungkapkan di permohonan penghapusan, maka NPWP Anda akan dihapuskan.

Saya harap setelah membaca artikel ini Anda sudah paham mengenai cara membuat NPWP, silahkan komentar jika ada yang belum mengerti, nanti akan coba saya bantu, percaya deh, situs professor.id ini akan berbeda dari situs lainnya jika membahas pajak, hhe..

Pesan Professor

Sebelum mengakhiri tulisan ini, saya ingin berpesan kepada wajib pajak yang budiman. Ingat gaes, Anda berusaha di Indonesia, dapat hasil di Indonesia, apa salahnya Anda menyumbangkan sedikit hasil usaha Anda demi kepentingan negara.

Anda takut uang Anda dikorupsi pegawai pajak? Jangan takut gaes, jaman sudah berubah, Kantor Pajak sudah jauh berevolusi, semua nya sudah serba komputer, Anda bayar pajak juga melalui Bank yang langsung masuk rekening negara, jadi hanya ada sedikit sekali celah orang pajak korupsi. Terus lagi uang yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak itu ribuan triliun, alangkah recehnya jika ada oknum pajak yang mengambil uang Anda. Jika ketahuan nasibnya sama, mending korupsi yang besar sekalian kalo ada, daripada mengambil uang receh.

Gaji pegawai pajak juga bisa dikatakan sudah cukup jika dia memang bukan orang yang rakus, pegawai baru masuk kantor pajak untuk golongan paling rendah sekalipun itu bisa mengantongi 10 juta perbulan. sebuah nominal yang cukup untuk seorang bujangan atau gadis.

Pegawai pajak itu kebanyakan berasal dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), mereka yang bisa masuk ke sekolah itu adalah manusia pilihan, ada lebih 100.000 orang yang ingin masuk STAN setiap tahunnya dan yang diterima biasanya hanya 4.000 orang setiap tahun. STAN bisa dikatakan rekrutmen nya bersih, seleksinya tidak mudah, bahkan jika ada yang nyogok, lalu masuk STAN, saya tidak yakin kalo dia akan bertahan di kampus STAN hingga lulus, karena pelajaran di STAN yang sulit, dosen yang tidak segan drop out siswa, 3x tidak masuk di STAN tanpa alasan yang jelas langsung di drop out, ketahuan mencontek langsung drop out hari itu juga, IP kurang dari 2,75 drop out, dan masih banyak lagi lainnya. Tidak heran jika satu angkatan itu yang kena drop out bisa lebih dari 3 kelas.